LOKUSNEWS.ID, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memastikan dirinya tidak akan menerima bentuk kompensasi apa pun dalam perannya sebagai anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas BPI Danantara.

"Prinsipnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, KPK sebagaimana aturan yang berlaku secara internal, kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran dalam bentuk apa pun," ujar Setyo saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Ia menegaskan, komitmennya dalam mengemban tugas tersebut akan tetap profesional dan berpegang pada integritas kelembagaan. Mantan perwira Polri itu menekankan bahwa keikutsertaannya dalam pengawasan Danantara bukanlah keputusan pribadi, melainkan bagian dari mandat institusional.

"Tidak bersifat personal tetapi tetap statusnya adalah secara institusi atau kelembagaan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa setiap pernyataan atau sikap yang diambil terkait peran di Danantara harus melalui pembahasan internal bersama pimpinan KPK lainnya.

"Jadi enggak bisa kemudian saya memberikan suatu pendapat seorang tanpa persetujuan, tanpa ada pembahasan lebih dulu dengan para pimpinan lain," pungkas Setyo.

Saat ini, menurutnya, pimpinan KPK masih menelaah seberapa efektif keberadaan lembaga antikorupsi dalam struktur pengawasan Danantara.

Sebagai informasi, Danantara merupakan badan pengelola investasi negara (sovereign wealth fund) yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap lembaga ini turut melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua KPK dan Jaksa Agung.

"Yang tidak kalah penting adalah Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara yang di mana di sini, itu kalau dilihat kolomnya ada di sebelah kiri di bawahnya penasihat," ujar Rosan dalam konferensi pers di Menara CIMB Niaga, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Ia menyebutkan, komite tersebut terdiri dari sejumlah pejabat tinggi negara seperti Ketua PPATK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi Danantara.